History Of Aceh And About Aceh

Sabang | Harian Aceh—Sedikitnya 193 orang warga Miyanmar dan Banglades terdampar di Pulo Rondo, lepas pantai Sabang, Rabu (7/1). Para ‘manusia perahu’ itu sempat terombang-ambing sekitar seminggu di tengah laut, sehingga kondisi mereka lemas.

 

Kapal kayu berukuran sekitar 3 x 10 meter yang mengangkut ratusan WNA itu pertama kali diketahui berdasarkan informasi Ujang, nelayan asal Kelurahan Ie Meulee.  Saat mencari ikan di sekitar Pulo Rondo dengan bot tep-tep miliknya, Ujang melihat sebuah kapal terapung-apung di tengah laut. Dia langsung memberihukan hal itu kepada Panglima Laot Lhok Ie Meulee, Pak Pelak melalui sambungan telepon seluler.

 

 

Informasi itu diteruskan kepada anggota Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Sabang. Selanjutnya, anggota RAPI bersama PMI, Tagana dan TNI AL Sabang dibantu para nelayan setempat mengavaluasi ratusan manusia perahu itu ke dermaga Lanal Sabang.

Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (E) Januar Handwiono mengatakan pihaknya sebenarnya sudah mendeteksi adanya para pengungsi Myanmar melalui Pos Radar TNI AL pada Rabu dini hari.

“Dari 193 warga Myanmar dan Banglades tersebut, 113 orang di antaranya ditempatkan di penampungan sementara di Dermaga Lanal Sabang. Sedangkan 43 orang dievakuasi ke RSU Sabang dan 37 orang lagi ke Rumah Sakit TNI AL Sabang, karena kondisinya sangat kritis. Mereka memerlukan perawatan secara intensif,” jelasnya.

 

Kata dia, sejauh ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemko Sabang, kepala imigrasi, PMI, Polres, Kodim, dan pihak terkait lainnya di Sabang untuk mengambil langkah-langkah bantuan penanggulangan kemanusiaan kepada ratusan manusia perahu itu.

 

Menurut penjelasan salah seorang dari mereka yang mampu berbahasa Inggris, mereka berasal dari Myanmar dan Banglades. Dalam pelayaran, kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin sehingga sempat terbawa ke perairan Thailand.

“Saat dalam perjalanan yang terombang-ambing di laut lepas, tujuh orang dari mereka meninggal di tengah laut hingga akhirnya mereka ditemukan oleh nelayan di sekitar Pulo Rondo,” sebut Januar Handwiono, mengutip pengakuan seorang WN Myanmar. 

Danlanal mengaku belum mengetahui tujuan ratusan WNA tersebut karena kondisi fisik mereka masih sangat memprihatinkan, sehingga sulit berkomunikasi.

Sementara Wakil Walikota Sabang Islamuddin yang meninjau langsung warga Myanmar di penampungan sementara Dermaga Lanal Sabang mengatakan pihaknya telah memberikan bantuan untuk mengembalikan kestabilan mereka. “Untuk tahap awal kita memberikan bantuan kemanusiaan seperti bantuan medis dan logistik,” ujarnya.

Pantauan Harian Aceh di dermaga Lanal dan RSU Sabang, bantuan kemanusiaan juga mengalir dari warga setempat. Ratusan warga Sabang terus memberikan bantuan kepada 193 warga Myanmar dan Banglades itu berupa nasi, makanan ringan, sabun, odol, handuk, pakaian, dan lainnya.(mta)

LHOKSEUMAWE - AER
PT Arun melepaskan kapal tangker Hanjin Pyeong Taek yang membawa LNG dari Aceh Utara ke Jepang dan Korea Selatan sebagai penutupan tahun 2008, Rabu (31/12). Jumlah LNG yang diekspor tahun 2008 ke Jepang dan Korea Selatan sebanyak 43 kargo. Namun, yang dikirim hanya 42 kargo, karena satu kargo lagi atas permintaan dari pihak pembeli akan dikirim pada bulan Januari 2009.

Dengan ekspor yang terakhir ini, PT Arun telah mengirimkan LNG ke Jepang dan Korea Selatan sebanyak 4.142 kargo (kapal). Tanker yang dikendalikan Capten Mr Cha Myeong Soo dan Mr Cho Yu Jeong (Chief) itu dilepas Walikota Lhokseumawe, Munir Usman. Saat memutuskaan tali ikatan kapal tersebut. Walikota turut didampingi Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Eko Wiratmoko, dan President Direktur PT Arun, H Fauzi Husin.

Untuk tahun 2009, PT Arun menargetkan ekspor 42 kapal LNG. Namun, karena pertimbangan untuk kebutuhan PT PIM dalam menyalurkan pupuk kepada petani Aceh, sebanyak tiga kapal disisihkan untuk kebutuhan industri lokal, sesuai kontrak yang telah ditangani. “Karena itu, PT Arun berkewajiban mengapalkan sebanyak 39 kargo,” ujar Fauzi.

Dengan makin menurunnya jumlah produksi gas, lanjutnya, akan berdampak pula pada penurunan anggaran yang dialokasikan produser untuk biaya operasional. Karena itu, menurut Fauzi, mengharuskan manajemen untuk melakukan upaya efisiensi dengan mengkaji ulang aktivitas operasional sesuai besarnya anggaran tersedia.

Demikian pula dengan kondisi kilang makin tua dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Hal tersebut merupakan tantangan berat bagi tim management dan pekerja. Karena itu, Fauzi meminta segenap karyawan perusahaan agar dalam saling mendukung dan terkait. Walaupun kondisi kilang kian tahun makin menurun, tambah Fauzi, namun perusahaan terus melakukan dan pendekatan dengan masyarakat lingkungan sejauh anggarannya masih tersedia.

Sementara Munir Usman mengakui masyarakat yang menetap di lingkungan PT Arun tidak merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh pihak perusahaan itu. Hal tersebut, katanya, disebakan karena keluarga PT Arun bekerjasana dengan warga lingkungan, sedangkan masyarakat tidak bekerja di tempat itu.

Tak ada bantuan

Sementara beberapa tokoh masyarakat di lingkungan PT Arun yang dalam katagori desa binaan, membantah pernyataan Presiden Direktur perusahaan banyak membangun rumah duafa. Kenyataan itu tak sesuai dengan kondisi di lapangan,

Geuchik Meuria Paloh, Muhammad Yusuf mengatakan, kepedulian perusahaan Arun terhadap lingkungan selama ini sangat tidak ada, padahal beberapa desa binaannya sangat diharapkan, kalaupun ada hanya sebatas bantuan kecil yang tidak dapat digunakan. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini kurang singkron antara staf PTA dengan masyarakat lingkungan.(Serambinews.com)

Banda Aceh-Pemerintah Indonesia bersama Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Senin (5/1) kembali bertemu di Finlandia dalam agenda membahas dan sekaligus menjaga kredibiltas perdamaian Aceh sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 lalu.

Dalam reales yang diterima Rakyat Aceh dari World Acehnese Association (WAA), kemarin menyebutkan, delegasi Indonesia dipimpim Menteri BUMN Sofyan Jalil, Duta Besar RI di Finlandia, Farid Husen, Mayjen TNI Bambang Dharmono, dan Dirjen Departemen Hukum dan HAM Prof Tuti dan Salim.

Sementara delegasi GAM diwakili oleh Mentroe Malik Mahmud Al Haytar, Dr. Zaini Abdullah, Zakaria Saman, Muzakir Manaf, Jahja Mu’az, Kamaruddin (Abu Razak), Ampon Nazar dan Ibrahim Syamsuddin juru bicara KPA (Komite Peralihan Aceh).

Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut, Pieter Fieth Ketua AMM (Ketua Aceh Monitoring Mission), IPI/Interpeace, Juha Cristensen dengan Robert (Swedia), Kalle dari CMI.

Disebutkan, pertemuan tertutup itu berlangsung selama dua hari yang berlangsung di sebuah hotel di Helsinki, agenda pembahasan umum seputar perdamaian yang telah berjalan selama empat tahun lebih di Aceh, termasuk, keamanan, kemanusiaan (human right) dan lainnya. (imj).

IDI TIMUR—Belasan ekor gajah liar yang turun gunung sejak tiga hari lalu masih mengepung wilayah Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur. Aksi kawanan Po Meurah (gajah-aceh-red) tersebut juga telah mengakibatkan sedikitnya 100 hektar lahan perkebunan warga rusak parah, Minggu (4/1).

Akibatnya, warga yang merasa terganggu dan dirugikan oleh kebrutalan kawanan gajah tersebut mencoba menghalau kawanan gajah liar itu dari kebun mereka.

Namun yang terjadi malah sebaliknya, kawanan gajah liar itu membalas serangan warga dengan mengejar warga yang ingin mengusir mereka. Sehingga kini warga kecamatan Idi Timur hanya pasrah dengan aksi kawanan gajah liar yang telah menjadikan sejumlah desa dalam wilayah Idi Timur, Aceh Timur, sebagai sarangnya.

Informasi yang diterima Metro Aceh menyebutkan, kawanan gajah liar itu sebelumnya telah merubuhkan sedikitnya lima gubuk (rangkang—Aceh-red) dan telah melenyapkan puluhan hektar lahan perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit, kelapa, coklat, pinang dan tanaman keras lainnya milik warga.

Bahkan aksi kawanan gajah yang telah dimulai sejak Jumat (1/1) hingga Minggu (4/1) siang masih mengganas seperti di Desa Seuneubok Kuyuen, Tualang, Asam Ramphak dan Buket Kuta (Peudawa).

Warga menyebutkan, bahwa kawanan gajah liar menghancurkan gubuk-gubuk di perkebunan warga dan mematahkan ujung-ujung pohon kelapa dan kelapa sawit untuk dimakan.

Sementara pemilik kebun yang datang ke lokasi hingga kemarin hanya bisa melihat dan menonton aksi brutal kawanan gajah tersebut dari jarak jauh tanpa berani menghalaunya.

“Warga tidak berani lagi menghalau aksi gajah liar itu, karena pengalaman sebelumnya pada Jumat dan Sabtu kemarin, kawanan gajah itu menyerang warga pemilik kebun yang hendak mengusirnya.

Bahkan sejumlah warga terjatuh hingga mengalami cedera dibagian rusuk dan kakinya,” ungkap Nurdin tokoh Pemuda Seuneubok Kuyuen, Idi Timur, Aceh Timur kepada wartawan.

Berdasarkan data yang diterima Koran ini dari warga mjenyebutkan, bahwa sejumlah gubuk yang telah diratakan dengan tanah oleh gajah itu adalah milik Tgk. Usman Nangkuta, Tgk. Abdul Mutalib, Ayah Usman, Yahya dan Bismi serta gubuk milik Nurdin, warga Seuneubok Kuyuen.

Sementara warga yang menjadi korban saat mencoba menghalau aksi kawanan gajah dari kebun mereka masing-masing, Dahlan (26), Suriadi (23), Zulkifli (12), Jabar (21), Yani (19), Abdullah alias Dolah (14) dan Iskandar (11) serta Nurdin (28) semuanya warga Desa Seuneubok Kuyuen.

“Saya sendiri juga ikut menghalau, namun pada saat gajah mulai menyerang balik, kami lari kocar kacir keluar dari perkebunan mencari penyelamatan. Bahkan saya sempat terjatuh dan terbentur dengan pohon karet, sehingga tulang rusuk kanan saya hingga kini maih terasa sakit,” sebut Nurdin lagi.

Nurdin juga merincikan, perkebunan warga yang dirusak kawanan gajah itu antara lain milik, Apa Ni (45) warga Langsa, M. Yusuf (35), Abdul Aziz (26), Rusli T (37), Ridwan L (48), Harun (54), Ridwan M (30), Rusli Y (53), Salahuddin (42), Ishak (38), Hamdani (32) dan milik Ibrahim (30) serta kebun milik Bismi (55).

Sementara itu Camat Idi Timur, Drs. Fakhruddin dalam konfirmasinya kepada wartawan mengatakan, bahwa berdasarkan laporan kepala desa, kawanan gajah liar itu kini masih mengepung Idi Timur.

“Bahkan kini gajah itu terlihat bersarang di Dusun Meudang Ara, desa setempat, masalah kerugian belum dapat ditaksir berapa jumlahnya, namun yang pasti kawanan gajah itu telah merusak tidak kurang dari 100 hektar perkebunan warga,” ucapnya.

Sementara Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin AB, S.Pd.I saat dijumpai di kediamannya di alangsa, Minggu (4/1) kepada Metro Aceh mengatakan, dirinya mengakui aksi puluhan ekor gajah di wilayahnya telah bertahun-tahun tidak ada penyelesaiannya. Bahkan kini telah merembes kesejumlah desa yang berdekatan dengan pusat Ibukota Aceh Timur di Idi Rayeuk.

“Kita dapat berbuat apa-apa, karena gajah turun hutan dan mengamuk dipemukiman warga hanya gara-gara perambahan hutan secara liar oleh orang tidak bertanggung jawab. Sehingga gajah yang habitatnya telah terganggu itu secara otomatis akan turun gunung, karena suara mesin para perambah hutan membuat gajah bising,” tutur Wabup sembari mengharapkan kepada Gubernur Aceh, Drh. Irwandi Yusuf dan Unsur Muspida Aceh mengambil sikap tegas dalam penanganan pembalakan hutan secara liar yang dilakukan pihak-pihak yang kebal hukum. (dai)

Sumber:”Rakyataceh”

LHOKSEUMAWE-Aksi penolakan terhadap Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) terus mendapat perlawanan keras dari seluruh elemen mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan di Aceh sendiri, khususnya mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, mengancam akan memboikot pendidikan bila undang-undang itu diterapka.

“Kita menghimbau kepada seluruh mahasiswa agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dapat menghilangkan polemik tentang UU BHP, dan akan memboikot pendidikan di Aceh bila UU itu diterapkan di kampus,” tegas Baihaqi, selaku Ketua Suara Mahasiswa Anti Korupsi (SuMAK) Unimal, dan Herlin, selaku Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Unimal, dalam keterangan pers yang diterima Koran ini, kemarin.

Aliansi mahasiswa ini juga mendesak dengan tegas kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk menolak serta membuat rekomendasi terhadap penolakan UU BHP, serta terhadap eksekutif dan legislatif di Aceh didesak untuk segera melakukan uji materi terhadap UU BHP. “Kita tetap konsisten dalam menolak UU BHP,” ujar mereka.

Menurut mereka, dampak adanya UU BHP dapat mengakibatkan arah pendidikan di negeri ini menjadi tidak jelas, serta sarat dengan nuansa komoditas. Salah satunya menyebutkan peserta didik menanggung paling banyak sepertiga dari biaya operasional. Hal dimaksud justru menjadi tidak sukarela, melainkan memaksa.

Disamping itu, UU BHP ini bermaksud untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah dalam hal manajemen dan keuangan pendidikan kepada rakyat dan penyelenggara (institusi) pendidikan. Padahal di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2) jelas-jelas telah disebutkan bahwa setiap warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Meski dalam pasal di UU BHP itu telah disebutkan lanjut mereka, sisa hasil keuntungan dikembalikan untuk meningkatkan mutu layanan umum, tetapi dalam memperoleh keuntungan tersebut, bisa saja pihak sekolah atau perguruan tinggi akan menetapkan biaya pendidikan yang lebih tinggi/mahal kepada para peserta didik (mahasiswa) guna menghindari pailit (gulung tikar).

“Sehingga bukan tidak mungkin praktik-praktik komersialisasi akan terjadi guna memperoleh input yang lebih besar dan guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu, potret pendidikan akibat UU BHP mengakibatkan arah pendidikan di negeri ini menjadi tidak jelas atau bias,” sebut keduanya. (msi)

Sumber:”Rakyataceh”